Home » » Formasi CPNS Guru Tahun 2013 Harus Bersertifikat Pendidik ?

Formasi CPNS Guru Tahun 2013 Harus Bersertifikat Pendidik ?

Formasi CPNS Guru Tahun 2013 Harus Bersertifikat Pendidik ? - Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau yang sering kita kenal dengan tes CPNS ternyata ada beberapa perubahan yang mesti diperhatikan. Karena Proses pendaftaran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) rupanya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Disebabkan oleh timbulnya rasa prihatin pada kemampuan sebagian besar guru saat ini yang rendah, maka Pemerintah mencanangkan persyaratan baru pendaftaran guru PNS dengan harapan untuk merekrut guru PNS berkualitas wahid di tahun mendatang.
Formasi CPNS Guru Tahun 2013 Harus Bersertifikat Pendidik ?

Kriteria yang akan diterapkan tahun 2013 yaitu dokumen atau ijazah kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh : “Dengan skema baru ini, untuk menjadi guru, baik PNS maupun non-PNS tidak cukup hanya dengan ijazah S.Pd (sarjana pendidikan),”.
Prinsip tersebut mengadopsi seleksi dokter PNS. M. Nuh menjelaskan bahwa agar diterima menjadi dokter PNS, pelamar atau pendaftar tes CPNS tak bisa hanya bermodalkan ijazah sarjana kedokteran (S. Ked). Namun, mereka juga harus mengikuti pendidikan profesi dokter selama satu tahun.

Tata aturan terbaru mengenai persyaratan guru PNS, sedang digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku pelaksana teknis seleksi CPNS baru.
Program PPG ditempuh ketika seseorang sudah menyelesaikan program sarjana pada FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau semacamnya. Apabila berminat menjadi guru PNS, maka mereka wajib mengikuti PPG yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Akan tetapi, tak semua sarjana FKIP yang mendaftar di LPTK pasti diterima serta berhak ikut PPG. LPTK tetap bakal menjalankan seleksi CPNS secara ketat karena daya tampung rekrutmen dibatasi.

Para sarjana FKIP juga akan bersaing secara terbuka terhadap sarjana-sarjana fakultas lainnya untuk masuk LPTK. Contohnya : Demi menjadi guru matematika, para sarjana FKIP bakal bertarung dengan sarjana fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Dan itu juga yang terjadi pada guru ekonomi, sarjana FKIP juga akan bersaing dengan sarjana fakultas ekonomi (FE).

Posisi tenaga pendidik atau guru memang idealnya diisi oleh para sarjana FKIP. Akan tetapi, apabila tingkat kompetensi sarjana FKIP jauh di bawah sarjana fakultas lainnya, tentu saja tak bisa dipaksakan mengajar.

Calon guru PNS akan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional setelah mengikuti proses PPG selama satu tahun. Sertifikat tersebut kedepannya harus dilampirkan sewaktu yang bersangkutan akan melamar menjadi guru CPNS. Dengan sertifikat tersebut serta ditambah pengalaman mengajar selama 24 jam pelajaran per pekan, guru bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Hmmm bagaimana??Setujukah anda dengan aturan seperti ini???atau malah bertolak belakang dengan aturan ini??? selahkan berdiskusi disini dengan cara berkomentar dibawah ini. Tentunya berkomentar yang baik dan bijak. Terimakasih.
Itulah informasi artikel dari admin kampus-info yang bisa kami berikan pada anda semua. Semoga artikel Formasi CPNS Guru Tahun 2013 Harus Bersertifikat Pendidik ? bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagikan ke teman anda dengan cara share dibawah ini.
Share this article :

151 comments:

  1. persoalannya bukan hanya terletak pada pengakuan ijazah yg dimiliki semata-mata tetapi perlu juga dilakukan tes kompetensi melalui unjuk kinerja mengajar disertai perangkat pembelajaran yg telah disiapkan oleh calon PNS guru ...... harapannya akan diketahui kemampuan guru ybs ..... semoga.

    BalasHapus
    Balasan
    1. saya juga sestuju dengan anda pak,,

      Hapus
    2. trus bagaimana dengan adanya fungsi akta IV untuk apa klau harus ada ijazah ppg lagi padahal program itu baru kemaren berjalan





      Hapus
    3. setuju dengan anonim, AKTA IV BUAT APA
      BIAYA PPG BERAPA?
      JIKA BIAYA PPG KISARAN 25 JUTA, SEDANGKAN PENGHASILAN GURU HONORER YANG MENGAJAR DI SATU SEKOLAH MUNGKIN DALAM 1 TAHUN TIDAK SSAMPAI KE ANGKA 25 JUTA DAN BAHKAN MUNGKIN JAUH SANGAT KURANG DARI 25 JUTA.
      BAGAIMANA PROSES IKUT PPG?
      MENURUT INFO HARUS ADA SURAT DARI SEKOLAH YA SEBAGAI PENGAJAR GURU HONORER?
      JIKA SAYA BELUM PERNAH MENGAJAT TAPI INGIN IKUT PPG BISA GA YA?

      Hapus
    4. guru (di gugu lan ditiru)
      bpk / ibu guru, apalah artinya PPG jika nantinya kualitas tdk bisa dijamin, alangkah lebih bijak apabila guru honorer diberikan pelatihan dan apabila dalam satu tahun ajaran tidak menunjukkan kinerjanya,maka sekolah ybs berhak men nol jam kan guru honorer tsb.
      nb: seorang guru tidak mengejar duniawi namun pengabdian pada negeri

      Hapus
    5. tidak setuju, dan setuju... alasan saya tidak setuju ada beberpa universitas yang semasa perkuliahan mewajibkan mahasiswa untuk TA dan skripsi, lalu apa fungsinya itu jika pada akhirnya akta IV tidak berlaku untuk mengajar, sedangkan yang bergerlar S.Pd di fakultas teknik itu mengerjakan tugas besar dua duanya yaitu TA dan skripsi..mirisnya hal itu kurang diketahui, kalau ke swasta dilihat dari S.Pd nya, sehingga ya begitulah padahal disisi lain S.Pd teknik itu mengerjakan keduanya tidak hanya skrisi tapi TA... setuju sertifikasi harus untuk yang mengambil gelar murni karena dalam nyatanya mereka belum mendapatkan materi perkuliahn kependidikan

      Hapus
    6. guru honorer yang byaranya cuma 150rb perbualn apa ya bisa toh bt PPG, apa harus hutang gitu .........

      Hapus
    7. Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda yg ingin mejadi PNS seperti sy ini,bahwa dulunya saya ini cuma seorang honorer di sekolah SMAN 1 BATAM,sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS bahkan saya sudah 3 kali mengikuti ujian, dan membayar 47 jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no telf Ibu Anie Ratna Santoso.SH,MSi yang bekerja di BKN pusat sebagai asisten sekertaris Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi dan Ibu Anie Ratna Santoso menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email,satu minggu kemudia saya sudah ada panggilan ke jakarta,alhamdulillah SK saya akhirnya keluar 1 bulan kemudian,itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ibu Anie Ratna Santoso,SH.MSi dengan no telf 082 140 766 359 terima kasih.

      Hapus
  2. Saya setuju dengan Pak Dido,... Ijasah memang penting, tapi lebih penting praktek langsung...menurut saya saat seleksi cpns, tidak hanya dilakukan secara tertulis saja... harus ada prakteknya juga. mendidik lebih sulit dari mengajar.

    BalasHapus
  3. SETUJU dengan Pak Dido. Lalu, persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh mereka yang lulus diluar FKIP? Adakah batasan usia untuk mendaftar di LPTK?

    BalasHapus
  4. kebijakan baru mau diwujudkan kapan n mau dilaksanakan sampai kpn? jangan2 seperti program akta 4 dlu, sdah pada susah payah cari akhirnya sia2 juga. besok2 udah selesai ikut program PPG jgn2 ganti kbijakan baru lagi,.

    BalasHapus
  5. Setuju...bahwa seorg guru selain memiliki gelar spd jg hrs ditunjang dgn sertifikat guru propesional.itulah guru sejati..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sy stju krn sertifikat pendidik it di peroleh dgn usaha yg sngt mmbtuhkn pengorbanan jiwa & raga, keringat dan optimalx fikiran lho..,jg pengabdian mngajar minim 8 thn beda dgn ujian pns yg hxa 1/2 hri mnentukn nsib msa dpan yg tdk hrus pengabdian dlu...
      Jd saran sy kpd yg brwenang pejabat;
      Tlong dgn hormat gih yg sdh pux srtifikat guru yg sdh brpengabdian segera di angkt mnjd PNS scr.otomatis.trims

      Hapus
  6. tidak setuju banyakan aturannnn

    BalasHapus
  7. Dalam pendidikan perkuliahan di FKIP ada beberapa mata kuliah tentang pendidikan yang tidak ada dalam mata kuliah Fakultas lain, jika itu dinilai kurang cukup, cukupkah PPG 1 tahun dibandingkan 3,5 tahun mata kuliah kependidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan?
    Kalau penilaianya berdasarkan mata pelajaran diluar yang dipelajari jurusan dalam FKIP, tentu saja memberatkan mahasiswa FKIP untuk bersaing dengan Fakultas lain dalam hal teori.
    Sama saja membuat calon mahasiswa FKIP berpikir ulang untuk masuk FKIP.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ya ambil saja contoh mata pelajaran TIK, apakah di FKIP sudah ada, kalau ada tahun berapa resmi dikeluarkan... paling juga masih kuliah yang ambil jurusan TIK itu... jadi bagaimana kalau ambil dari S.Kom mereka kan ngga punya akta IV. jadi apa harus ambil PPG... pemerintah selalu mempersulit...ya walaupun niatnya baik, namun terkadang selalu disispi trik & trik..hehheeee... Sekedar share aja...

      Hapus
  8. sepertinya ijazah n gelar S.Pd begitu tidak dihargai
    peluang mahasiswa FKIP makin kecil utk jadi guru PNS
    padahal yg masuk FKIP itu secara garis besar udah berniat utk jd guru PNS
    dg belajar n gelar adalah usaha mereka
    namun ketika kluar dr univ. malah disepelekan
    kemauan, usaha n kerja keras sudah dilakukan namun ketika tujuan sudah di depan mata malah kerja keras seolah tak berguna
    n akhirnya mahasiswa FKIP harus banyak2 berdoa n melapangkan dada selapang-lapangnya utk hal ini
    tetap semangat aja
    ikuti peraturan n buktikan kemampuan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya sangat setuju dengan mer Nurery,,,, seolah2 sarjana lulusan sarjna2 tdak di hargai bhkan d persulit????? apalagi kalau melihat kondsi skrang tentang guru honorer, sperti tak ada bedanya dengan buruh bhkan ada tenga pendidik yang relawan pdhal guru adalah tenaga yang berprofesi tapi apa nyatanya,,,,,,,mungkin ini bisa mjandi sbuah renungan bagi kta semua.....

      Hapus
    2. untuk problem masalah guru menurutku tdk hrs dari lulusan PPG, fkip pun jadi, yg penting direkrut berdasarkan hasil tes kemampuan murni guru, bukan hasil sogok 100juta...ataupun 150 juta skrg pemerintah kita bisa tidak untuk melakukan ini...selagi belum mampu jgn harap tes cpns akan mendapatkan guru berkualitas....

      Hapus
  9. Ya...sudah ada prosedur baru ya mau tidak mau harus di ikuti... sukses buat para peserta cpns 2013...'' sg_istiqomahberdikari@yahoo.co.id

    BalasHapus
  10. SETYO GUTOMO, S.Pd.14 Juni 2013 02.06

    Yang terpenting dalam penerimaan CPNS 2013 kali ini yang jujur, transparan, dan terbuka '' di dalam kantor maupun di luar kantor''... semoga pemerintah dapat membuktikannya... kami sudah letih mengikuti prosedur demi prosedur tiap tahunnya ... harus bagaimana lagi kami menghadapi ... sg_istiqomahberdikarai@yahoo.co.id

    BalasHapus
  11. peraturan yg tidak masuk akal..
    jangan bandingkan antara dokter sama guru..
    dokter bertugas pada nyawa manusia tp kita bertugas pada psikologis anak..
    kuliah 4 tahun tentang pendidikan tp msh aja kurang..
    selalu kalah dgn peraturan..
    klo di suruh PPG trus kapan kita mau ikut CPNS..??

    BalasHapus
  12. orang sepintar apapun jika tidak mempunyai kemampuan pedagogis tidak akan bisa membuat siswa memahami apa yang disampaikannya!

    BalasHapus
    Balasan
    1. btul,,, yng lulusan FKIP saja belum tentu sempurna,,apalagi yg bukan lulusannya.........???

      Hapus
    2. yg sempurna itu milik TUHAN

      Hapus
  13. Bagaimanapun, lulusan fkip lebih mempunyai talenta dalam memahami karakter siswa serta teknik pengajaran yang baik..
    Dan hal itu tidak dimiliki oleh fakultas lainnya, apalagi hanya di tempuh 1 tahun ppg.
    By; Amat Sholeh, S.Pd.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ia betul, untuk apa mesti PPG kan dari FKIP itu dibekali ilmu tentang seluk-beluk pendidikan. masa harus PPG lagi.

      Hapus
    2. ya saya setuju dengan Amat Sholeh, lulusan dari FKIP yang telah di didik selama 4 tahun di bidang keguruan tak akan sebanding dibandingkan dengan lulusan dari fakultas lain yang sama sekali tidak pernah di ajarkan tentang keguruan dan ilmu pendidikan. seharusnya lulusan FKIP itulah yang di utamakan. jadi utk apa diadakan FKIP jika harus ikut PPG lagi dan masa disamakan dgn fakultas lain. itu sangat dan sangat tidak adil..............
      mereka (para pejabat, pemerintah, dokter, bahkan president) tak akan bisa sprti skrg tanpa adanya jasa GURU.

      Hapus
    3. FKIP, LPTK, PPG, AKTA IV, S Pd ATAU APALAH NAMANYA ITU TOH ITU SEMUA KULIAHNYA PAKE UANG GAK PAKE KREWENG BUAT BAYAR, TOH ITU JG ADA YANG HASIL DARI KERJA KERAS BAPAKNYA YANG KERJAANYA GENJOT BECAK BECAK BECAK PAK .....MBOK YO O DIHARGAI LAH USAHA KERINGATNYA YANG INGIN ANAKNYA JADI ORANG BESAR

      Hapus
  14. hidup sudah sulit, jangan tambah di persulit lagi.
    negara sudah miskin jgn di tambah miskin lagi.
    mau CPNS saja susah banget ya.
    jgn lah di samakan lulusan FKIP dengan lulusan Fakultas lain,
    ya tentu SANGAT BERBEDA...................

    BalasHapus
  15. kalau lulusan fakultas lain boleh bersaing untuk jd guru PNS, jd apa artinya lulusan FKIP, apa artinya ijazah s.Pd dan akta 4?..

    memang penilaian berdasarkan mata pelajaran memang penting. tp bukankah dalam hal mendidik banyak aspek penting yg perlu di perhatikan juga?...
    mendidik anak bukan hanya dalam materi pelajaran saja. tp juga mendidik tingkah laku, budi pekerti, psikologi anak juga.

    org yg bisa mengajar banyak..setiap orang bisa mengajar.. tapi tidak semua orang bisa mendidik.. bukan kah itu tujuan adanya FKIP agar orang bisa mengajar dan mendidik?!!

    BalasHapus
  16. jangan hanya mudah mengubah sistem,hargai perjuangan orang,...pikirkan jg org yg tak punya uang utk mendambah pendi2kan lg,,.untk mendapatkan gelar S.Pd sj sudah sulit

    Bg yg tdk mampu mengambil PPG bearti tdk dapat mengikuti cpns
    Coba pemerintah pikirkan jg rakyat kecil jangn hanya bisa membuat aturan apa lg sistem

    BalasHapus
  17. tolong ya klo kebijakan jgn merugikan warga indonesia. kita ingin mencari penghasilan tetapi malah muncul ketetapan baru2 yg sangat membutuhkan biaya. Ijazah udah S.Pd masih ajah belum diakui percuma kuliah 4 thn donk.., tlg dipikirkan lg.., skrg sih lbh ke kapasitas ajah dalam penerimaan, langsung di test secara murni...

    BalasHapus
  18. Kalau tujuan PPG adalah untuk membuat calon guru memiliki kemampuan profesionalitas yang lebih kenapa tidak sekalian program PPG dijadikan satu paket saat kuliah....Bukankah itu adalah hal yang sama...Jadi setelah lulus, teman2 dari FKIP mendapatkan ijazah, akta mengajar, transkrip dan sekaligus sertifikat PPG....Begitu saya rasa akan lebih baik..... Just in my oponion...

    BalasHapus
  19. knp terbentuk sistem dan aturan seperti ini,...krena bnyaknya guru2 yg sdh PNS tdk mnunjukkan kompetensinya,..pdhal kbnyakan mereka yg sdh jdi guru PNS berasal dri FKIP,...oleh sebab itu dipukul rata aja sasaran aturannya,..saya setuju saja dgn aturan sperti itu, sehingga tdk hanya dri FKIP aja yg jdi guru,.....biar ksempatan Fak Lain bsa jadi guru,.....biar tau, mana yg berkompetensi antara guru yg berasal dari FKIP dan dari Fak lain,...yg penting klo uda jdi guru PNS jgn korupsi waktu dan duit aja,..hahahahahaha, dan jgn sampai dikotori aja sleksi CPNS dgn KKN

    BalasHapus
  20. Klo begitu, mending FKIP dihapuskan saja. G usah ada S.Pd. klo S.Si bisa ikutan.
    Lha dipikir-pikir, FMIPA bisa daftar Umum dan Keguruan, sementara FKIP hanya bisa daftar keguruan. Lha ini tidak adil!
    FKIP malah diributi dengan PPG. Klo seperti ini, mending dulu saya daftar FMIPA supaya untuk jadi PNS peluangnya lebih besar.
    Pengalaman, saya daftar ESDM tidak bisa gara-gara bertitel S.Pd.
    Saran harap, Pak Nuh bisa mengerti hal ini.

    BalasHapus
  21. Heran ... gue .... ada aja jalan tuk memutarkan balik-kan orang2 ygn ingin menjadi PNS .... dengan berbagai aturan-aturan yang halal karena menghalalkan segala cara ...

    BalasHapus
  22. memang pendidikan di indonesia ini terasa aneh kok,,proyek mungkin yaa...

    BalasHapus
    Balasan
    1. BAPAK MENTERI SUDAH LUPA DULLUNYA PERNAH DI AJAR GURU-GURU YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ........TOH SEKARANG JUGA BISA JADI MENTERI ...

      Hapus
  23. TERSERAH DAH MAU MENOLAK JUGA TIDAK BISA.....
    semua sudah tau gampar cari ijasah sarjana Pendidikan. apa lg ada universitas swata yang mengeluarkan gelar S.Pd gampang dah tamat dan saya melihat dengan mata kepala sendir.
    cobak universitas negeri aduh udah sulit sekolanya, tamatnya juga sulut akhir-akhirnya bersaing dengan universitas swata.
    kenapa mentri kita tidak tegas ya!! kenapa universita negeri dulu yang tamat itu di dahulukan.......!!!! jadi nyesal kuliah di universitas negeri.....!!!!

    BalasHapus
  24. Inilah menteri di negeri kita ini ketika masa jabatannya mau hbs, biasa bikin atiran eneh2 dan itu semua tujuannya buat ngumpulin duit. Liat aja kurikukulum baru kan berapa duit dihabiskan, buat sosialisasilah, pelatihanlah, pokoknya, duit rakyat yg digunakan

    BalasHapus
  25. negeri kita uda jadi negeri yang edan.menteri pada gila,emang kadang kala orang tu sesat karena uda terlalu pande,profesi guru tidak dihargai sama negara.pantesan aja banyak pemuda-pemuda yang tidak da rasa patriotdalam membela negara ini. kenapa sih pemimpin indonesia yang begok ni ngak belajar ama jepang dan malaysia yang angat menghargai guru....

    BalasHapus
  26. ini lagu yang pas untuk negeri kita

    Aku lahir di negeri sulap,
    Aku besar di republik sulap,
    Negerinya pakar pesulap, suka menyulap apa saja
    Dari gak ada hingga di ada-ada, dari yang ada hingga tiada,

    Bim salabim, bim salabim, abrakadabra, nggedebuzzz
    Bim salabim, bim salabim, abrakadabra .....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pasti dari Fakultas FKIP?
      SIM SALABIM eh BIM SALABIM
      Cocok jadi guru TK

      Hapus
  27. dengan kebijakan PPG ni saya menyesal masuk kuliah mengambil jurusan pendidikan
    ijazah cuman bisa buat melamar PNS sebagai guru
    dasar pemerintah yang super plin plan, pasti ada proyek dengan dana besar untuk ini semua dan tentunya proyek digunakan untuk biaya politik 2014 besok

    BalasHapus
  28. GA SETUJU.
    bagaimanapun lulus kuliah kita ign cepat mandiri dan berkarier...bukan terus2an jadi beban ortu utk program PPG.
    yang finansialnya mumpuni mgk setuju2 aja. tapi yg kurang mampu kan terbebani.
    belum lagi yg kuliah non-dik, ikut ppg setahun doank jadi berhak, rasanya aneh kuliah setahun PPG dianggap profesional tanpa s1 pendidikan...

    BalasHapus
  29. kalau memang sarjana dengan gelar SPd harus ikut ppg buat jadi PNS....hapus aja tu gelar..gak usa bukak perguruan tinggi dengan embel2 tenaga pendidik..toh ujung2nya semua jurusan dapat bersaing secara terbuka...bukannya tuh gak adil bnget buat yg udah menempuh 4thn cma buat dpet gelar Spd....
    tp uda biasa ma lau indonesia kyk gni...tinggal nunggu ancurnya aja negara yg uda bobrok ini...orang2 atas uda gak ada yg bisa buat kebijakan...yg mreka pkirin cma perut mreka doang..
    ya biarin aja lah..yg penting ma qt gak nanggung dosanya....bismillah aja...buat sarjana yg punya gelar Spd tunjukin ma orang2 yg gak adil itu,,bhwa kalian punya kualitas...ok...just opinion...

    BalasHapus
  30. Ngga penting2 amat masalh PPG atau PNS. Yang penting kemauan n kemampuan guru dalam mengajar n mendidik anak yang paling penting. Sekarang banyak oknum guru PNS yang malah malas menagajar n malas menjadi guru hanya karena gaji kurang. Seharusnya, Pemerintah lebih memberdayakan guru honorer dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dan tentunya guru honorer tersebut diberikan rapornya kegiatan.

    BalasHapus
  31. hwauh agak repot jadinya, pengen ikut CPNS niatnya mperbaiki kualitas hidup, tapi aturannya banyak banget n menyedihkan bagi lulusan FKIP, belum menjamin juga kualitas bertambah. semoga sekolahku (walaupun swasta) bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagiku (dalam finansial, jasmani, dan rohani), bagi peserta didik, bagi negara, dan yang paling penting bagi agama.

    BalasHapus
  32. Maklum mungkin pak Menteri bukan lulusan FKIP...jadi wajar mata kuliah kependidikan hanya ditimbang dengan PPG hasilnya dipaksakan memuaskan...Indonesia menangis

    BalasHapus
  33. saya mahasiswa FKIP , kalau bersaing dengan mahasiswa fakultas lain yang notabene bukan dari pendidikan , misal pertanian ngajar bahasa inggris atau matematika , apakah sepantas itukah? kenapa harus mencaplok lahan orang FKIP ditujukan untuk menjadi GURU , kalau semua bisa jadi guru dann bisa jadi dokter atau ke hukum saya mau jadi hakim atau dokter bedah ! yang notabene bukan lahan saya! kenapa tidak memasukkan mata kuliah atau perpanjangan kuliah misal 4 tahun kuliah dan 1 tahun harus ikut pembinaan 1 tahun. ngapain juga harus ada FKIP ~

    BalasHapus
  34. Hati-hati dengan pemikiran yang mengabaikan pembidangan (spesialisasi)keilmuan dan proses pendidikan.

    BalasHapus
  35. Mungkin ada baiknya kalau PPG itu diterapkan saja ketika masuk kuliah di FKIP yang akan datang/ untuk generasi berikutnya, dan selain lulusan FKIP tidak bisa mengikuti PNS Guru. Sehingga untuk menjadi seorang guru sudah menjadi cita2 atau panggilan hati sejak masuk pertama kali kuliah. Bagi mahasiswa yang terlanjur sudah lulus FKIP tidak perlu mengikuti peraturan sperti itu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. seharusnya begitu, PPG itu harusnya khusus untuk para pendidik (S.Pd) bukan dari fak.ilmu lain... rempongnyaaa.... mungkin untuk ilmu lain silahkan saja bikin Program Profesi Sains ato apalah..., jdi guru ya khusus untuk jalur guru, yg lain bikin jalur sendiri aj.... masuk fak.pendidkn udh lmyn susah, lulusnya jg gak gmpg, udah lulus cri sekolh untuk mengabdi jg gak gmpg, eeh masa tes cpns juga harus ad ijzh PPG juga.... pak menteri pak menteri, bagmna dngn proses belajar di bangku kuliah yg berthun2 masa gk diakui, klo trnyta ijzh PPG lebh pentg??

      Hapus
  36. Saya setuju dg aturan ini, tapi pendidikan profesinya harap dibedakan karena kalo dari FKIP ilmu2 pendidikan telah dipelajari dari awal perkuliahan sampai akan lulus (selama 3,5 tahun - 7 tahun) jadi tambahan 1 tahun dianggap baik, kalo dari non-FKIP harusnya lebih lama karena ilmu2 pendidikannya tidak ada (mereka juga seharusnya PPL di sekolah layaknya mahasiswa2 FKIP selama 3 bulan) jadi dari non-FKIP paling tidak menempuh pendidikan profesi 2 tahun.

    BalasHapus
  37. Guru yg budiman26 Juli 2013 14.43

    Bagus dan smoga bnar dilaksanakn sbg mana mestix. Klo skrg mah smuax musti pake duit. Udah jd rahasia umum. Sampe org yg punya gelar M.Pd aja disepelehkan gara2 g punya relasi n uang.

    BalasHapus
  38. mohon dipikirkan lagi aturan sepekan 24 jam. Di Malaysia saja sepekan mengajar 15 jam,jadi waktu mereka untuk berinovasi n mendidik n yg lainnya jg diperhatikan. Memangnya tugas guru ngajar di kelas doang?????

    BalasHapus
  39. semua aturan yang dibuat tentu ada konsekwensinya, nanti yang dikawatirkan, guru hanya bisa MENGAJAR tapi tidak dapat MENDIDIK ini sangat berbahaya, karena ilmu paedagogik hanya diterima di FKIP sedang fakultas lainnya tidak??????? ini yang perlu dipikirkan...dampaknya....kalaupun memang akan dilaksanakan mungkin dalam PPG perlu diberikan mata kuliah paedagogik......sekali lagi QUO VADIS PENDIDIKAN di INDONESIA.......dengan segala bentuk kepentingan.......

    BalasHapus
  40. Buat apa bersertifikasi ntar yang diterima yang bayar jua :)

    BalasHapus
  41. dari dulu peraturan terkadang hanya tinggal peraturan. peraturan disusun begini dan begitu namun pada prakteknya dilapangan yang memahami peraturan itu justru lupa atau bahkan pura2 tidak pernah tahu thd peraturan itu sendiri.

    BalasHapus
  42. apapun dan bagaimanapun peraturan itu, pada kenyataannya masih kalah dengan manusia BUDAK RUPIAH

    BalasHapus
  43. kebanyakan aturan...jdnya tidak efektif. utk apa ada akta 4??? seharusnya sarjana di luar kependidikan tidak boleh ikut2an menyerobot 'lahan' guru.. sarjana non kependidikan sering membatasi ruang gerak para sarjana kependidikan. sedang yg bergelar SPd dipersulit utk mencari/melamar kerja di instansi lain.. coba buat kebijakan yg lebih adil..?? yg kependidikan punya akta 4 itu dh cukup utk syarat. yg non kependidikan dilarang utk menjadi guru krn mereka pu lahan yg luas tanpa harus mnjadi guru

    BalasHapus
  44. Ppg bisa dilaksanakan dengan catatan hanya untuk pns dari luar fkip saja, alias bukan S.Pd, jadi untuk penyetaraan.itu baru logis. Sarjana pendidikan seharusnya tdk perlu lg ikut ppg.

    BalasHapus
  45. tidak setuju. karena yg dipikirkan pemerintah bukan peningkatan mutu pendidikan dg guru berkualitas, tetapi proyek kementrian pendidikan.

    BalasHapus
  46. Kasihan yang punya gelar S.Pd tidak Berlaku Kasihan Kasihan, buat apa kita sekolah tinggi- tinggi kalau keyataannya Ijasah S.Pd tidak berlaku. Sabar ya teman-teman

    BalasHapus
  47. Kalau lulusan FKIP setara dg Fakultas lain dlm hal kmungkinan utk jd Guru, lalu ijazah S.Pd bisa daftar utk kerja apa??
    Smentara yg jurusan lain bs kerja di instansi / kantor.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Intinya kita harus meniru budaya Malu Kaya di negara Jepang...Jika Bukan dari PENDIDIKAN seharusnya tahu diri "ooo itu bukan tempat saya"...

      Hapus
    2. begitulah kalau orang terlalu pintar,, membuat kebijakan tidak dilihat dari sudut pandang yng beragam, ,,,,,

      Hapus
  48. jadi di negara kita semua ya plin plan " untuk apa ada S.Pd. klo srjana lain bisa juga mngambil lahan S.Pd." ,huh... mengecewakan .!!!!

    BalasHapus
  49. info lowongan cpns guru tahun 2013 daerah kab. ciamis ada gak yah?

    BalasHapus
  50. Betul sekali kata teman-teman, Fakultas lain tidak bisa disamakan dengan FKIP. Bagaimanapun FKIP selama pendidikan mempelajari teori-teori pembelajaran dan psikologi pendidikan yang tidak didapat di fakultas lain. Saya sendiri adalah dokter, status dosen tetapi mengambil S2 ilmu pendidikan (kedokteran). Setelah S2 inilah saya baru mengerti tentang dasar-dasar pendidikan itupun tidak langsung saya pahami setelah mengambil tesis dan banyak belajar baru mengerti tentang pendidikan. Nah untuk mengajar mahasiswa saja kita harus tahu tentang pendidikan apalagi mengajar siswa SD, SMP, SMA. Saya berbincang dengan adek saya yang lulusan FKIP dan sedang PPG ternyata ilmu tentang pendidikan bisa dibilang hanya lewat yang banyak ditekankan adalah keilmuan jurusan.

    Menurut saya perlu dipertimbangkan lagi fakultas lain dibolehkan untuk mengambil profesi guru.

    Mohon maaf kalau untuk kedokteran memang harus pendidikan profesi selama 2 tahun. karena selama S. Ked kita belum banyak mengahadapi pasien dan berhadapan dengan kasus atau penyakit nyata yang terjadi dimasyarakat. Begitu banyak kasus yang ada yang yang belum kita lihat secara langsung selama S.ked

    BalasHapus
  51. PNS kontrak sajalah...
    2 taunan, kalo masih bisa menunjukkan kinerja & prestasi brilian, ya dilanjut.
    kalo kinerja pas2an, yo monggo tes lagi & bersaing sama rookie yang mungkin saja superior.
    kalo kinerja asal2an, DUPAK waelah, blacklist!
    kalo kinerja ngrusak, KKN, gak punya malu, MATI WAELAH, dibantai atau kesadaran diri!!!
    Dengan demikian semoga Indonesia berangsur angsur terobati.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ya saya kira lebih efektif yang itu pak,,,semua pekjerjaan harus dituntut kinerja,,,jika kinerja bagus, pasti walaupun kontrak hanya 6 bulan saja tidak takut...karena yakin akan pekerjaannya,,,lain halnya dengan yang kinerjanya pas pasan,,,pasti akan merasa takut akan keberadaannya

      Hapus
    2. setuju pak, sepertinya sistem kontrak yang bisa menjadi filter kualitas kinerja, semoga dipertimbangkan.

      Hapus
    3. Pemikiran yg gemilang. Bagi mereka yg setuju pasti karena merasa punya kemampuan namun bagi yg tidak setuju pasti merasa karena tidak punya kemampuan.

      Hapus
  52. trus pak kalau harus bersaing dari FMIPA maupun Fe seperti yg disebutkan diatas dalam arti kata bersaing dengan sarjana dari non pendidikan, trus apa gunanya FKIP

    BalasHapus
  53. Inilah akibatnya jika menterinya bukan dari Guru (Pendidik), jadi g pernah tau perjuangan seorang guru yang d mulai dari kuliah di FKIP.
    Negeri dengan kebijakan yang tidak masuk akal, selalu ada unsur politis.
    Kasian guru di indonesia ini, kehidupannya tidak lebih baik dari buruh pabrik.

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju dengan anda. ini cerminan pendidikan di Indonesia yang selalu mengedepankan kepentingan pribadi. hancur deh pendidikan di Indonesia. sertifikasi diadakan agar ada duitnya lagi masuk. mereka dapat uang banyak... sekarang kita pikir secara jernih ajalah, buat apa kita ikuti pendidiakn S1 sampai bertahun tahun lalu kemudian ijazah yang kita dapatkan gak memenuhi syarat PNS, hanya krn sertifikasi...??? trus kegunaan DIKTI di Indonesia buat apa??? Hallowww... pendidikan yang aneh bin kamprett

      Hapus
  54. FKIP
    F.yg lain
    klo mau belajar renang ya dikolam renang..
    mandi sono dikali..
    pemerintah gila..

    BalasHapus
  55. ADUH REPOT AMAT MENJADI GURU PNS...HARUS PPG HARUS PLPG TOH REKRUTMENNYA DI DAERAH BELUM TENTU KEVALITANNYA DIAKUI PUBLIK...TURUS BAGAIMANA PAK MENTERI DENGAN YANG gtt ? DAN YANNG BELUM TERJARING CALON SERTIFIKASI? PADA HAL DATA N BIODATANYA SUDAH TERTERA DI DAPODIK....NEGARA KOK MALAH NGREPOT....

    BalasHapus
    Balasan
    1. BETUL TUH YANG HONORER KERJANYA MATI-MATIAN MENGERJAKAN INI ITU TERMASUK MNEGERJAKAN ADMINISTRASI SKUL JUGA, WAKTUNYA PULANG SAMPEK G PULANG2 COS HARUS MENGERJAKAN DATA2 GURU PNS TERMSUK YANG SERTIFIKASI JUGA, LA SEDANGLAN MEREKA YANG SUDAH SERTIFIKASI HANYA BS DUDUK2 SANTAI NGOBROL NGOBRAL NGOMONGIN KEKAYAANNYA ............. MASYA ALLAAAAAAAAAHHH..... NEGERI TAK TAKUT TUHAN

      Hapus
  56. kayak gini nih yg bikin aku jengkel, akta 4 terus gak ada gunanya lagi kah?? yg awalnya saya mau jadi guru tapi kalah dari segi duuiiiit untuk jadi PNS apalagi skrg ada aturan baru lagi...aku doakan saja semoga pihak sogok menyogok Allah berikan hukum di akhirat kelak. Karena saya susah payah kuliah tapi untuk jadi PNS saja masih main duit. Akhirnya dhn ijazah pendidikan saat ini saya jadi direktur di BANK SWASTA TERNAMA meski embel2nya S.Pd

    BalasHapus
  57. mana yang lebih baik, punya ijazah S1 pendidikan atau sertifikasi guru. ini cenderungnya lebih ke sertifikasi guru. jika tidak ada sertifikasi, maka agak sulit masuk CPNS utk guru. Bagaimana jika kita balikkan, sertifikasi ada dan ijazah gak terlalu diperlukan... menurut teman2 dan admin? krn ini kurang adil. menjadi guru tdk hanya cukup punya sertifikasi. buat saya ini sudah terjadi pembodohan. sekarang utk mendapatkan sertifikasi mahal harganya, dgn harga yang mahal, di dalamnya pun sudh terjadi plitiran, sogok, bayar, uang bicara. tes CPNSpun udh mainnya seperti itu, apa lagi ada org dalam. ini pengkhianatan, ini sdh gak murni. maka itu penyelenggaran CPNS di Indonesia bukan soal kebutuhan instansi pendidiakn tapi mengadu nasip. lebih baik buka usaha dan bekerja di kntor dengan melamar pekerjaan, gak perlu neko2...

    BalasHapus
  58. Ini peraturan yang paling ngaur. seolah2 penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak berbobot, tidak berguna. ngapai ada akreditasi lembaga akademis. sampai ada klaim kampus terbaik, universitas terbaik, lulusan terbaik, masuk peringkat sekian se dunia, masuk peringkat se Indonesia. mau kemana ini pendidikan kita, kok di bawa2 sandiwara lagi... kan ini kepentingan pribadi. sekarang gini. yang punya sertifikasi guru dan ijazah pendidikan atau syarat apalah itu yg sudah dipenuhi. lalu masuk seleksi trus lulus mereka ditempatkan dimana.bagaimana guru2 di pedalaman kalimantan, papua, NTT. Mentawai. Nias dan daerah lainnya yg gak ngarti soal sertifikasi... lalu kemudian mereka tidak diterima dalam seleksi guru tapi mereka punya hati dan siap menjadi guru hutan... apakah harus juga diberlakukan??? ini benar2 konyol. yg ada serifikasi guru saya jamin itu hanya formalitas bukan ukuran kompetensi. kompetensi guru sudah jadi ketika seseorang sdh menjalani pendidikan keguruannya. itu cukup. kalau itu gak dianggap oleh menteri dan instansi penyelenggara CPNS, berarti universitas atau sekolah tinggi di Indonesia, SUDAH DIANGGAP GAGAL..

    BalasHapus
  59. Lebih baik jadi karyawan swasta... gak ada embel2nya. mereka lebih mengedepankan etika kerja, disiplin, dan kerja keras. tidak terlalu pusing dengan soal sertifikasi yang selembar kertas gak berguna... semua jurusan pendidiakn skrg bebas kerja dimana saja bisa kok... PNS bukan sesuatu yg wow gituh... biasa ajja....

    BalasHapus
  60. Penyebab rendahnya kualitas guru sekarang ini di Indonesia:
    1. rekrutmen cpns guru kerap menggunakan sogokan Uang.
    2. adanya pelamar guru diterima berasal dari Fakultas Non pendidikan sungguh tidak mengerti pedagogi.
    3. guru PNS lebih banyak beban administrasi dan dicekoki harus jam tatap muka 24 jam/minggu (sesuai mapel) baru bisa sertifikasi yg membuat guru kurang jam harus mencari jam mengajar ke beberapa sekolah SUNGGUH MENJADI PUSING & MALAH TIDAK PROFESIONAL. padahal banyak tugas guru selain tatap muka: Wali Kelas, Membuat perencanaan mengajar, melakukan penilaian, Ekstrakurikuler,dll Tetapi TIDAK DIPERHITUNGKAN!

    BalasHapus
  61. Seharusnya pemerintah tidak mempersulit guru lagi dengan berbagai aturan yang aneh-aneh...imimg2 sertifikasi tapi malah membuat guru di daerah kalang kabut berebut jam mengajar yg kerap memicu kesenjangan antara guru senior dan junior. serta kasihan para lulusan S.Pd yang baru mau melamar cpns saja sudah terganjal aturan PPG padahal kuliah S.1 keguruan itu sudah lengkap dengan ilmu kependidikannya, micro teaching, bahkan ada PPL real layaknya guru sesungguhnya di sekolah...kenapa harus PPG??? hanya 1 tahun??? biaya lagi?? apa menjamin pendidikan tambah maju???
    Hah seharusnya pemerintah memakai alokasi dananya untuk memperbaiki fasilitas sekolah2 di daerah seperti gedung sekolah, media pembelajaran, buku pelajaran sehingga guru dapat lebih mudah dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Contoh disekolah saya mengajar saja masih sangat kekurangan ruang kelas!

    BalasHapus
  62. Membuat aturan itu mudah, tpi apkah itu berdampak positif terhadap kinerja CALON Guru, jika PPG adalah syarat mutlak untuk jadi Guru PNS Dimana hasil konstribusi kuliah slama 3,5th. pdhal disitu jlas tertuang sertifikat berisi ijzh,akta IV dll yng bisa dijdkn pedoman penyeleksian calon Guru,

    sudahlah...mau apa lagi

    BalasHapus
  63. Biodata Muhammad Nuh:
    Nama: Prof Dr Ir Muhammad Noeh
    Lahir: Surabaya 17 Juni 1959
    Agama: Islam
    Jabatan: Menteri Pendidikan Nasional
    Isteri: drg Laily Rachmawati
    Anak: Rachma Rizqina Mardhotillah
    Pendidikan:
    - S1 Fakultas Teknik Elektro ITS, 1983
    - S2 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Pranci, 1987
    - S3 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Prancis, 1990
    Karir:
    - Ketua Jurusan Teknik Elekronika, Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1992-1993
    - Direktur Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1997-2003
    - Guru Besar ITS, 2004
    - Rektor ITS, 2003-2006
    - Menkominfo, 2007-2009
    - Mendiknas, 2009-2014


    ini bisa dijadikan rujukan bagi teman2 FKIP Calon guru
    kalau dilihat sepintas Bpk Muhammad Nuh bukan dari lulusan FKIP Dan sangat wajar jika beliau tidak memahami apa arti perjuangan menjadi calon Guru dengan pengorbanan Biaya, Waktu dan tenaga,,,,,Hidup FKIP

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maksud dan tujuan Pak Menteri itu baik Pak. Soalnya fakta dilapangan sekarang ini kebanyakan tenaga pengajar (guru, dosen) cuma punya kemampuan berbicara/bercerita didepan siswa/mahasiswanya sesuai dengan silabus dan buku panduan yg ada namun tidak mengerti hakekat ilmu yg sebenarya. Kenyataannya Pedagang lebih memahami perekonomian daripada guru ekonomi, tukang service lebih faham masalah teknik dari pada guru teknik.

      Hapus
    2. Itu diakibatkan banyaknya FKIP dan sejenisnya yang asal meng-output tamatan boneka. Lihat Unimed memaksakan diri membuat program Ekstensi(sekarang lewat UMB PTN). Di samping itu, IAIN, UMSU, UISU, DARMA AGUNG, NOMMENSEN, DLL meng-output tamatan FKIP dan sejenisnya juga... mau kemana? Pengangguran? makanya lihat dulu PTN dan PTS yang congok meng-output asal-asalan karna justru tamatan yang asalasalan itulah banyak diterima CPNS

      Hapus
  64. tidak setuju,, memang PPG itu penting tapi kalau melihat dari sisi keuangan mending S1 yg bru lulus mending langsung ambil S2 aja ketauan udah jdi dosen plus duit yang keluar beda tipis sama ongkos PPG..


    lagian di daerah saya yang ada tes CPNS cma d beberapa tempat, kalau sudah di berlakukan aturan yang seperti ini mau jadi apa S1 yang baru saja selesai..
    bisa-bisa jadi honor sepanjang masa kalo ga punya duit buat ambil PPG..
    kan kita kuliah 4tahun buat cari kemudahan ehh ini malah dibikin susah dengan aturan ini itu,,
    pikirin nasib kita dong..
    belum juga masalah kurikulum..
    :(

    BalasHapus
  65. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

    BalasHapus
  66. Ndak penting ttg profesionalitas, sekarang jebol PNS pakai duit n orang dalam......,,

    BalasHapus
  67. apapun programnya..klo masih penerimaan cpns guru tdak transparan..dan tergantung pada uang.akan sama saja,karena banyak cpns guru yang lolos padahal kemampuannya tdk ada

    BalasHapus
  68. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  69. Kalo harus PPG ya mana bisa pak yg lulusan baru ikut cpns.... orang PPG syaratnya aja harus punya NUPTK dan NUPTK didapat dari sukwan, sukwan aja belum tentu 1th atau 2th langsung dapat NUPTK.... runyam ih....

    BalasHapus
  70. Maaf sebelumnya kl pemikiran sy akan menyinggung org lain, kl menurut sy sertifikasi atau apapun itu hanya suplemen saja yf pokoknya tetap adalah gelar akademisnya, tetapi melihat kondisi yg ada sekarang sertifikasi dijadikan hal pokok dgn mengesampingkan gelar akademis, kata kuncinya mungkin ada pada sistem rekrutmen untuk bisa berkuliah di FKIP sebab mohon maaf kita semua tahu bahwa universitas yg memiliki FKIP mematok standar yg rendah utk bisa berkuliah diprodi FKIP bila dibandingkan dgn jurusan seperti kedokteran dan teknik sebagai akibatnya jg disalahkan presepsi sebagian org yg meragukan kemampuan intelektual sang calon guru (tanpa bermaksud mengeneralisasi). Kedua sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yg tdk merata hal ini menyebabkan pendidikan yg baik tdk tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai akibatnya daerah tertentu mengalami 'minus' tenaga pendidik yg berkualitas karena disadari atau tdk rupiah-lah yg sebenarnya kita kedepankan dan bukan esensi dan tujuan utama pendidikan itu

    BalasHapus
    Balasan
    1. PAK bambang, memang kondisi kita seperti itu. Jika kita memikirkan solusi pemevahan masalah yg baik dan berpikir kritis kita pasti mencari solusi terbaik. Bukan hanya mengubah sistem yg berdampak pada ketidakseimbangan hidup guru. Pasti ada solusi. Mgkn dengan cara menjamin terlebih dahulu bhwa guru itu hrs lulusan fkip. Seperti dokter, itu tdk mungkin dr ahli kimia atau farmasi. Mereka berbeda. Solusinya pemerataan guru dan memberi pelatihan kepada guru2. Alangkah lbh baik para pejabat negara hrs lulus kuliah kerja nyata atau hidup di daerah sulit dan terbatas. Kita banyak medasarkan keputusan dari hasil generalisasi yg tdk bisa dipertanggungjwabkan. Just usul dan saran pak.

      Hapus
  71. tdk setuju. apapun alasannya pendidikan selalu begitu2 saja selama pendidikan kita hanya ke tingkat level 3 saja. mestinya pendidikan kita sampai ke tingkat level 6.

    BalasHapus
  72. pendidikan jangan di jadikan sebagai bisnis dan mengambil keuntungan dari program2 tertentu baru hasilnya tetap sama. bahkan tidak lebih baik dari sebelumnya. saya kira yang perlu dibenahi adalah sistemnya.

    BalasHapus
  73. Karta Kartianus Sembiring4 September 2013 02.04

    Setuju sekali karena hampir 75 % guru saat ini hanya menjadikan guru sebagai pekerjaan ke sembilan bukan yg pertama/utama. Klo demikian sdh pasti hanya mengejar dan menyelesaikan materi saja tanpa memperhatikan kualitasnya. Kalau boleh, saat mendaftar ikut CPNS sebaiknya ikut melampirkan perangkat pembelajaran yg di gunakan.

    Jadilah generasi yang jujur dan berkualitas.
    Maju terus pendidikan di Indonesia

    BalasHapus
  74. PPG setuju.... FKIP setuju... CPNS Guru boleh dari lulusan sarjana kependidikan dan sangat bagus apabila sudah ikut PPG. Seandainya CPNS Guru harus PPG terlebih dahulu bubarkan saja FKIP. PPG kan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi dan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kenyataan lulusan sarjana kependidikan susah cari kerja di PT dari pada sarjana murni. sekarang sarjana murni mau ikut jadi guru. Apabila mau disetarakan kenapa FKIP g ikut Koas aj sekalian.

    BalasHapus
  75. Sebenarnya program akta IV itu dari kemendiknas atau bukan karena hanya berjalan beberapa tahun aja sudah diganti dengan PPG, kok bisa plin-plan ya

    BalasHapus
  76. klau aturan sperti ini berjalan.........kasian yang bercita cita jadi guru. besok ganti cita2 jdi mendikbud saja,

    BalasHapus
  77. Ketika masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000 (masuk) dan keluar tahun 2007, saya bercita-cita jadi guru. Makanya setelah keluar saya langsung ikut program Akta IV (dengan dana yang tidak sedikit) di kampus yang sama, karena jurusan saya non kependidikan. Dengan harapan nantinya bisa ikut ujian CPNS guru. Namun setelah Akta IV selesai, malah diganti dengan PPG (sertifikat akta IV tersebut jadi tidak berguna). Padahal, dana untuk kuliah tersebut saya cari dengan menjadi Pedagang Kaki Lima bertahun-tahun karena ingin mengejar cita-cita. Namun kandas di tengah jalan.

    BalasHapus
  78. apapun peraturannya selama demi kebaikan, adil, tdk ada yg dirugikan sah2 saja. jadilah mentri yg amanah!

    BalasHapus
  79. mungkin guru tetaplah seperti dulu,bukan PROFESI. karena ini pengabdian mengajar. sekolah/pemerintah tidak boleh menggaji guru.kayak jualan ilmu,gak barokah nanti jadinya.
    sekolah/pemerintah cukup memberi penghargaan untuk guru karena pengabdiannya...jadi sama-sama ditata niatnya.:-)

    BalasHapus
  80. jangan berharap kepada sesama manusia yang dampak nya menyakitkan,..
    berharap lah pada allah SWT,.. istajibu lakum... tugas guru adalah mengajar, mengabdikan diri pada agama dan negara, kita masih pnya allah yang menggaji kita... ini adalah contoh calon guru yang mengharapkan dunia.. bukan mencari ladang untuk akhiratnya..
    allah juga berjanji memuliakan orang2 yg bejalan diatas agama..

    BalasHapus
  81. Coba skali2 mendikbudnya dr FKIP mungkin kebijakannya lebih sesuai dan lebih memahami situasi pendidikan

    BalasHapus
  82. Dari awal yang ingin mengajar dan mendidik serta berprofesi sebagai guru bahkan menjalankan pendidikan guru di FKIP, harus ikut bersaing dengan Mereka yang baru saja menginginkan jadi guru PNS.
    BANYAK GURU PINTAR DALAM TEORI, TAPI BAGAIMANA DENGAN MURIDNYA???

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau sekarang mah kebalik Pak, banyak murid yang pintar daripada gurunya.

      Hapus
  83. Kalau menurut saya kedepannya jurusan FKIP ditiadakan saja, membingungkan. Jadi kalau mau jadi guru, tamatan S-1 diwajibkan ikut Pendidikan Profesi Guru(atau apalah namanya) 1 tahun lagi sesuai dengan disiplin ilmu yg diambilnya pada masa perkuliahan, materinya dikhususkan cara belajar & mengajar saja,soalnya kalau masalah teori dan praktek tentang disiplin ilmu yg bersangkuatan saya rasa sudah/ mungkin cukup matang selama perkuliahan S-1(tergantung SDM dan mutu kampus)tinggal bagaimana cara menyalurkan ilmu yang mereka dapatkan ke anak didik dan hal inilah yg diajarkan pada saat mengikuti Program Pendidikan Guru(atau apalah namanya)Soalnya menurut opini saya pendalaman materi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan cara medidik/ mengajar.

    BalasHapus
  84. Ingat PSIKOLOGI PENDIDIKAN hamya ada di FKIP bukan hanya sekedar transfer ilmu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Psikologi pendidikan dan penguasaan materi sama2 penting, namun penguasaan materi membutuhkan waktu lama daripada psikologi pendidikan. Coba kita lihat sekarang, pada umumnya tenaga pendidik hanya pintar berbicara/ bercerita didepan anak didiknya namun penguasaan ilmunya masih kurang, malah terkadang lebih pintar yg dididik daripada yg mendidik.

      Hapus
  85. Haha...sekarang ini kebanyakan orang pintar...tapi masih mau ajah dipintar pintarin....katanya mahasiawa..katanya kepal..tp semuax...apa buktinya..semuanya kayanya ke tut...dulu guru yang dicari cari sekarang guru yg mencari cari...klo memeang ingin memberikan pe didikan pd yg lain...kenapa hrus ini itu...klo ga kerena uang apaan ayo...pantas ajah murid atau siawa akarg ini..banyak yg bego divegoin...gak berkah sech...ilmu memang berharga..tp bukan untuk diharga hargain....upppps nyerucus

    BalasHapus
  86. bagaimana cara menguji kelayakan lulusan hasil PPG? sedangkan lulusan FKIP yg bergelar S.Pd saja banyak yg belum tertampung...takutnya nanti jadi UUD (ujung2nya duwit) karena tidak mungkin pelaksanaan PPG bisa diawasi oleh pusat semua.

    BalasHapus
  87. Ada persoalan mendasar ttg PPG:
    1. Jika PPG mengacu pada pelaksanaan PLPG, maka kualitas guru yg lulus PPG boleh jadi lebih rendah daripada akta IV. Kenapa? Karena pemerintah belum bisa menyesuaikan sinkronisasi antara spektrum penjurusan PPG dng spesialisasi bidang studi guru. Contoh: peserta PLPG guru produktif seni musik ternyata masih dicampur kelasnya dng guru seni budaya yg lain, yg berlatar belakang macam2: tari, seno rupa, teater, dll. Sehingga ilmu yg didapat pun tidak spesifik. Jika PPG nanti seperti PLPG hanya lebih lama waktunya, maka percuma saja PPG, buang duit.
    2. Ilmu murni tidak mendapat ilmu pedagogik yg spesifik terkait pendidikan bidang studi tertentu, beda dng ilmu kependidikan. Contoh: lulusan etnomusikologi tidak pernah mendapat materi pedagogi musik, teknologi pendidikan musik, penilaian hasil belajar musik, ansambel musik sekolah, dll. Sangat ber beda dng lulusan pendidikan musik. Apa mungkin semua itu bisa dikejar dng kursus PPG selama setahun?
    3. Pakailah logika sederhana. Apakah lulusan biologi bisa menjadi dokter jika mengikuti pendidikan profesi kedokteran atau co ass? Tentu tidak! Yg bisa menjadi dokter hanya sarjana kedokteran setelah lulus co ass baru bisa jadi dokter. Jika PPG diadakan, mestinya yg boleh ikut PPG hanya sarjana pendidikan, bukan ilmu murni. Ini sesuai dng analogi di dunia profesi kedokteran.

    BalasHapus
  88. sya seorng sukwan di daerah tasikmalaya. hnya di bayar ongkos transport 150rb. sungguh pilu rasanya,,keadaan sperti ini,,,ditmbah usia sbntr lg mw masuk 30 thn tp blm bsa pnya istri hiduppun tak tau mesti bagaimana,mw meninggalkan pengabdian pd negara atau mw jd pemulung saja,,,?sya ingin mengabdi saja. nasib terombang ambing oleh tangan2 penguasa yg tak berperasaan,,,pejabat mengabdi tp mreka dpat gelimangn uang tnpa ada hasil kerja yg mantap. sya malu jdi guru sukwan,selalu di rendahkan oleh masyarakat,bangsa dan negara indonesia.

    BalasHapus
  89. ngapain ngurusin PPG... SOAL UN AJA TELAAAAAAAAAAAAAAAT............!!!!!!!!!!!!
    ga beres tuh kemendikbud.. tolong yang punya nomornya muh.nuh disms gtuh aja

    BalasHapus
  90. Salam semuanya para saudara2 dan saudari2ku "umar bakri" yang bernasib seperti "3 piring". yang mau kecewa dengan negara boleh banget, yang pro dan kontra sangat idialis argumennya dan logis silahkan.

    disini ane mau share :

    yuk kita buat sekolahan independen, bebas dari keruwetan birokrasi dan administrasi, kesejahteraan diatas PNS, hati riang dan senang, bakat guru terasah tajam jadi pendidik sejati, keluarga tidak tercecer karena kerjaan, kwalitas anak didik juga bermutu dan siap tempur.

    yang setuju, nih syaratnya:

    1. kain kafan minimal 7 meter.
    2. surat kesanggupan jiwa dan raga dalam mendidik.
    3. bendera merah putih 3 meter.

    berminat hub. 081-904-122-598 (super teacher)

    jadi guru harus berani mati, klo takut mati jangan hidup sebagai guru. hidupilah pendidikan dan jangan hidup menggantung seperti parasit di pendidikan.

    BalasHapus
  91. Kepada Pak Menteri:Bijaklah memahami, Guru dalam UU dengan syarat S 1, tapi untuk CPNS Guru harus PPG. Kalau mau lebih bermutu, tes seluruhnya aja, baik yang PNS, Non-PNS, yang sudah PPG, maupun yang belum PPG. Yang sudah PPG ajapun, banyak tidak mengerti Komputer Dasar, kenapa lulus PPG?

    BalasHapus
  92. Menteri apa'an itu...
    semoga oleh yang maha kuasa diberikan petunjuk agar bisa selamat dari siksaan api neraka

    BalasHapus
  93. Saya setuju...!! kenapa sekarang begitu banyak peraturan yang baru,seolah2 menjembatani lulusan2 Spd Untk mengikuti seleksi cpns. memang bagus kalau calon pendidik harus berkualitas, tapi jangan membuat aturan baru yang justru menguntungkan mereka yang telah menjadi pns. Bagi mereka yang telah lulus pns hanya perlu mengikuti prosedur dan peraturan baru yang telah ditetapkan baru2 ini,tapi bagi mereka yang baru akan mengikuti seleksi cpns harus dipusingkan dengan aturan baru tersebut.

    BalasHapus
  94. Setuju lah.. , soalnya aku bukan Dari FKIP , kayaknya Akan Ada peluang Bagus untuk berekspresi dan membuktikan kemampuan. Mungkin sudah semestinya persaingan ketat dimunculkan untuk menngali potensi Kita.

    BalasHapus
  95. Setuju juga barang kali saya yang dari FISIP bisa ikut bersaing untuk menjadi guru yang berkualitas, negeri kita sekarang membutuhkan fakta bukan hanya teori :-)

    BalasHapus
  96. Sejauh mana Efektifitas dan efisiensi kebijakan tsb...??? Ingat...!!! jangan jadikan dunia pendidikan sebagai lahan bisnis...!!! jangan - jangan LPTK ini adalah LAHAN TUNAI PARA KORUPTOR.
    Bapak Menteri yang terhormat...!!! tentunya anda belum paham dengan dunia pendidikan formal karena anda memang bukan disitu disiplin ilmunya.
    Yang semestinya Bapak harus mengevaluasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, apa program ini sudah bisa menjamin akan guru yang profesional. Mohon diindahkan....!
    FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikn) ditempuh selama 4 tahun untuk S1 nya pak, yang materi perkuliahannya didominasi dengan ilmu keguruan dan pendidkan, sedangkan PPG (Pendidikan Profesi Guru) hanya 1 tahun.
    Saya Sepakat jika PPG ini diberlakukn bagi guru PNS sebagai pengganti Program Sertifikasi Pendidik dan bagi lulusan di luar S.Pd
    Hidup S.Pd dan FKIP...YAKUSA...

    BalasHapus
  97. jangan analogikan profesi kedokteran dengan guru karena dua hal ini adalah kompetensi dan bidangnya berbeda...

    BalasHapus
  98. Kalem Kalem,,,berbeda pendapat boleh saja,,yang penting klik iklannya aja boosss,,,anda senang kami pun senang,,,terimakasih

    BalasHapus
  99. Kalo ingin mencetak guru yang profesional lirik kinerja para penerima sertifikasi, seharusnya dibuat semacam sistem akreditasi tidak sekali seumur menjabat, itu yang harus diperbaiki dulu bukan PPG sebagai persyaratan masuk CPNS. Itu bagus tapi terlalu memberatkan di biaya, seperti menjualbelikan jabatan, yang perlu ditekankan sebenarnya pelatihan guru tetap PNS secara bertahap bukan hanya pada saat masuk sebagai CPNS, karna mau tidak mau seorang guru tetap PNS juga harus mengikuti perkembangan teknologi.

    BalasHapus
  100. ya sudah lah kerja di swasta saja...

    tapi jadi berpikir .. saya punya serifikat mengajar itu gak berguna to?

    yah....

    BalasHapus
  101. Apakah ygn udh lulus mengikuti sertifikasi itu udh n udh bisa menjamin mutu pendidikan di Indonesia Ini,,,,Aturan percuma aj dibuat ini itu,,,,akan tetapi Ujung Ujungnya Duit,,,,Ujungnya Untuk Dilanggar,,,,,Untuk Upah Diri,,,,Jadi Buatlah Aturan itu Harus didasari Sellu Berpegang teguh pada Sila Ke 1,,,,Hati Nurani Itu Harus bergerak dgn Sila yg Ke 2,,,,Ingin membuat aturan jgn sendiri haruslah di dasari Sila Ke Empat dan Kelima maka kemungkinan Sila Ketiga akan terwujud,,,, maaf sya bukan org pintar n juga tidak bijaksana,,,,,Tapi setidaknya sya bisa bersaran,,,,sekli lgi maaf ya,,,,,

    BalasHapus
  102. Sebaiknya untuk pengangkatan CPNS diutamakan guru guru yang sudah lama mengabdi sebagai guru honorer terutama yang sudah infasing kaya dulu ada guru bantu yang diangkat langsung bagaimana yg sudah sertifikasi dan infasing ???????

    BalasHapus
  103. saya setuju dengan persyaratan guru harus bersertifikasi, tp jg harus diingat pada pelaksanaannya ijasah hanya sebagai penunjang persyaratan akademik, karena dilapangan masih banyak guru yg belum layak disebut sebagai pendidik baru dapat disebut sebagai guru yg menstranfer ilmu kepada peserta didik, tapi seorang pendidik tidak hanya terbatas pada angka angka mati yg dilaporkan kepada orang tua peserta didik maupun sekolah sebagai institusi pendidikan formal, sangat disayangkan kalau sertifikasi dilihat dalam pengertian sempit semata, kenapa? ada apa? dengan guru honor yg mengabdi dengan sepenuh jiwa raga, yg melupakan bagaimana memberikan pendidikan yg layak untuk anak sendiri, untuk mengisi perut pun sulit apalagi untuk biaya kuliah sebagai syarat sebagai pendidik

    BalasHapus
  104. mantap pak,,
    salam maksimal
    Blogger Jogja

    BalasHapus
    Balasan
    1. maksimalll,,,okee,,suwun kunjungane

      Hapus
  105. saya setuju 60% karena sekarang memang banyak PNS yg tidak disiplin,cuma datang pada saat tertentu saja dan tidak masuk pada hari sabtu (apalagi yg mendapat didaerah lain). kalau memang kita (FKIP) harus bersaing dengan sarjana lain,kenapa kita harus takut atau alasan apalah jika kita yakin dengan kemampuan+kualitas kita. Seharusnya kita buktikan bahwa FKIP memang lbh layak dari pada lulusan nondik. Ketahuilah,kita akan semakin diremehkan jika tidak mau bersaing dg lulusan lain, bukankah kita bisa masuk FKIP dg persaingan juga,dg kemampuan kita bisa lulus dalam persaingan itu,apalagi bersaing dg orang yg bukan lahan kerjanya.

    BalasHapus
  106. saya cuma mau bertanya saja,,, info dari pemerintah bahwa akta 4 sudah tidak berlaku, saya jurusan s1 komputer. akan tetapi ada teman saya daftar cpns formasi si teknik komputer tapi dia memiliki akta 4. padahal tahun 2012 dia belum ada akta 4 nya. akhirnya dia diterima cpns di kabupaten tanggamus lampung. krna pendaftar hanya dia sendiri. teman saya itu bernama fitri asmawati. bisa di cek kelulusan nya sah atau tidak menggunakan akta 4

    BalasHapus
  107. Jadi guru pns atau yang lainnya itu cerdas tidak menjadi syarat untuk bisa lulus dengan mulus tetapi harus diisi kantong para pejabat kan kalau tes itu setiap peserta pasti membubuhkan tanda tangan dilembaran jawaban trus selesai tanda tangan nunggu garis tangan,kalau garis tangan tidak mujur ada lagi satu yang bisa merubah hasil tes tadi yaitu campur tangan nah dari campur tangan ini yang bisa menghabiskan duit ya minimal 50 jutaan,jadi setelah kupikir ngapain jadi guru pns kalau harus bayar,saya aja dapat gelar s.pd serta akta mengajar dan akta 4 pake duit pemerintah pusat (beasiswa dikmenjur angkatan 2004)dan duit daerah jadi ya santai aja mending wiraswasta buka lapangan pekerjaan sendiri kalau tekun saya yakin bisa sukses

    BalasHapus
  108. assalamu alaikum kami mau berbagi pengalaman kepada seluruh anggota honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di instansi pemerintahan yang belum masuk k1 maupun k2 karna di mana saya sudah masuk K1 Berkat bantuan bapak TAUCHID DJATMIKO di BKN PUSAT Jadi buat teman honorer yang ingin seperti saya silahkan di hubungi beliau jangan sampai dia bisa membantu di nomor telp.0812-9343—4567 atas nama TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI

    BalasHapus
  109. Assalamu Alaikum wr-wb,perkenalkan nama saya ibu SURIYANI asal SURAKARTA,saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS.saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer K1 dan K2 diinstansi pemerintahan manapun,saya mengabdi kurang dari 10thn menjadi pegawai honoer belum terangkat menjadi PNS dan saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil didaerah surakarta,dan disini daerah tempat mengajar saya hanya dialiri listrik tenaga surya,saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita masing2,pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN PUSAT karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan,disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0812-9343-4567 atas nama TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI,beliaulah yang selama ini membantu perjalan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL.alhamdulillah berkat bantuan bapak TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI.SK saya tahun ini bisa keluar,bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI dinomor 0812-9343-4567,siapa tau beliau bisa membantu anda

    BalasHapus
  110. (Srimuliani Handoyokusumo; Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag Berau)

    Berawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA Berau dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. Waktu pun terus berjalan, karena tertanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA Berau dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa was-was dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimisku memang timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 11 Desember 2013 namun di undur tanggal 18 Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 3 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku.

    Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku. Semua hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada :

    1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita mengemis dan memohon.

    2. Suami dan Anak [DikMa]; Dukungan Do’anya sangat berharga dalam pencapaian saat ini.

    3. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama, terima kasih Kakak Perempuan ku, terima kasih Kakak Laki-laki ku tak terlepas juga buat teman-temanku terimakasih semuanya.

    4. Terimakasih untuk khususnya Bpk.IR.AGUS SUTIADI M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah membantu kelulusan saya selama ini,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.anda ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi nomor bpk IR.AGUS SUTIADI M.SI,0852-3687-2555.

    BalasHapus
  111. tak ada yang menarik dari PPG maso si S.Pd dicetak oleh sipencetak PPG siopo yang bego yang ahli pendidikan atau mahasiswa , kalaulah ini/PPG tetap diberlakukan 2014 itu sama saja selamaini pendidikan pembohongan alias pembodohan alias bapak2 bego hal hasil si S.Pd juga bego maka lahirla si sogok2 yang tak beruang dah kalah sebelum bertanding ,aduh nasip dinegeri sogo2an pemerintah tak bermoral khusu sipencetak S.Pd

    BalasHapus
  112. ada ada sajah sekarang semakin bingung -_-

    BalasHapus
  113. Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, bahwa dulunya saya ini cuma Tenaga Honorer di Sekolah Dasar Ambon, Sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 50 jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asa, namun teman saya memberikan no tlp Bpk DJOKO SUTRISNO yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan kejakarta untuk ujian, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Dr.Drs.Djoko sutrisno, Msi no hp beliau yang selalu aktif Hp: 0821-96789902. terima kasih

    BalasHapus
  114. Mreka para menteri gak inget dulu sejak SD, SMP, SMA waktu diajar oleh guru yg biaanya pake pnggaris pnjang untuk "nggebuk'i" siswanya, apakah itu guru profesional?, toh skarang jg jd menteri. msalah PPG itu gk msuk akal, trus ap gunanya FKIP, kalo gk boleh jd guru PNS???, mnding FKIP dhpus skalian aja, sruh lngsung ikut PPG, biar lngsung jd GURU PROFESIONAL YANG BERSERTIFIKAT, dan memperoleh SERTIFIKASI. intinya, para menteri beserta jajarannya hanya ingin membuat gebrakan baru dg peraturan ini, untuk cari gengsi, agar dikira bekerja.

    BalasHapus

Info Terbaru

Entri Populer

Followers

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net
 
Support : Sanha | Toko RPP | Info Kampus Indoneia
Copyright © 2013. Info Kampus Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger